Transisi kekuasaan dan penguatan hubungan RI-AS

Jakarta (ANTARA) - "Saya harus mulai dengan mengatakan betapa saya merasa terhormat karena Presiden Biden meminta saya untuk memimpin delegasi AS ke Indonesia," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Delegasi Khusus Presiden Joe Biden pada pelantikan dan pengambilan sumpah Presiden Prabowo Subianto.

Bukan kali ini saja presiden Amerika Serikat mengirim utusan khusus pada pelantikan presiden dan wakil presiden Indonesia.

Delegasi yang dipimpin Greenfield cukup besar, yang menandai bahwa Pemerintah Amerika Serikat meletakkan peristiwa alih kepemimpinan di Indonesia itu pada skala yang penting.

Terdapat sejumlah pejabat yang mewakili berbagai kepentingan hubungan diplomatik kedua negara, mulai dari kepentingan diplomasi, perdagangan, hingga pertahanan.

Terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

Paparo bukan kali ini saja hadir di Jakarta, karena dia sudah pernah berdialog dengan Panglima TNI (saat itu), Jenderal TNI Andika Perkasa, diikuti dengan dengan latihan militer multilateral Super Garuda Shield.

Kemitraan di bidang militer Indonesia dengan Amerika Serikat hanya satu dari sekian banyak kemitraan strategis yang tengah dijalani kedua negara.

Dalam wawancara khusus dengan ANTARA di kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Senin (21/10/2024), Greenfield menyampaikan pesan dari Presiden AS Joseph Biden.

"Saya datang dengan pesan sederhana," kata diplomat karir yang sarat pengalaman itu kepada ANTARA.

Pesan itu adalah, pertama-tama, selamat. Dan kedua, kami berharap untuk terus membangun hubungan yang kuat yang telah kami jalin dengan Indonesia selama 75 tahun terakhir. Dan kami berharap dapat bekerja sama dengan presiden baru, kata Greenfield.

AS melihat perubahan pemerintahan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hubungan yang kuat itu dan membangunnya menjadi lebih kuat, membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan rakyat Indonesia dan kebutuhan rakyat Amerika.

Greenfield mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia telah melalui transisi kekuasaan yang lancar. "Ini adalah hal yang sangat penting bagi Amerika Serikat, dan kami ingin memberi isyarat kepada rakyat Indonesia bahwa kami sangat menghormati demokrasi Anda."

Menandai 75 tahun hubungan Indonesia-Amerika Serikat, pada November 2023 hubungan bilateral ini ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif.

Kedua negara menyepakati enam fokus kerja sama dalam kerangka status hubungan tersebut yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui inovasi, pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan transformasi digital; memperkuat transisi energi bersih; memperdalam hubungan antar-masyarakat, pertukaran budaya, dan pariwisata; memelihara perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik dan sekitarnya; kerja sama pertahanan; membina kemitraan jangka panjang.

Kedua negara juga menggarisbawahi perlunya untuk terus memperdalam hubungan melalui pertukaran secara teratur di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil serta meningkatkan mekanisme dialog saat ini, termasuk Dialog Strategis Komprehensif antara Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia.

Berbagai hal telah dilakukan untuk hubungan yang dinamis dan penuh dengan kemajuan. Di antaranya pada Maret lalu para pejabat kedua negara meluncurkan perayaan itu dengan tema "Keberagaman, Demokrasi, dan Kemakmuran."

Perayaan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik kedua negara itu juga akan menampilkan berbagai acara publik, program pertukaran, dan lain sebagainya, yang menekankan pada nilai dan tujuan bersama.

Yang juga menjadi pokok kerja sama adalah pada bidang keamanan, pendidikan, iklim, dan hubungan antar-masyarakat.

Hubungan kedua negara sebetulnya telah dimulai sejak jauh sebelum Indonesia merdeka. Adalah Thomas Hewes yang ditunjuk menjadi konsul Amerika Serikat di Batavia pada 1801-1802. Juga Robert R Purvis menjadi agen perdagangan Amerika Serikat di Medan pada 1853, kemudian kantor agen perdagangan itu menjadi kantor wakil konsulat Amerika Serikat pada 1966 dan menjadi agen konsulat pada 1898.

Sebelum Indonesia menjadi negara berdaulat pada 17 Agustus 1945, adalah Carl van Oven menjadi agen konsuler pada Januari 1866 di Surabaya, yang kemudian menjadi konsulat pada 1918, dan ditutup pada 1942 (Perang Dunia Kedua) dan dibuka kembali pada 1950.

Hubungan diplomatik baru resmi terjalin pada 1949, menyusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar. Sejak awal kemerdekaan Amerika Serikat telah memberi dukungan diplomatik kepada Republik Indonesia.

Sehari setelah dilantik dan diambil sumpahnya sebagai presiden kedelapan Indonesia, Prabowo melantik kabinetnya. Dengan komposisi di Kementerian Luar Negeri yang begitu padat –tiga wakil menteri luar negeri, baru pertama kali sejak Indonesia berdiri— dapat diperkirakan bahwa arah pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada periode 2024-2029 ini akan lebih aktif lagi ketimbang sebelumnya.

Dengan kata lain, Indonesia akan lebih sering hadir dan aktif di berbagai panggung dunia, sesuai amanat dalam Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Terkait hal tersebut, Greenfield menyampaikan harapan bahwa AS dapat bekerja sama lebih erat dengan Indonesia di semua forum, baik di ASEAN, G20, PBB, di mana Indonesia memainkan peran penting.

"Tujuan utama kami adalah menemukan solusi damai untuk krisis dunia, dan kami tahu bahwa kami tidak dapat melakukannya sendiri. Kami akan membutuhkan dukungan dari negara lain, dan tidak ada mitra yang lebih baik daripada Indonesia," katanya.